PETA PEREKONOMIAN INDONESIA

A.      KEADAAN GEOGRAFIS INDONESIA

Kenyataan pertama yang harus diakui adalah bahwa Indonesia merupajan negara kepulauan, dengan luas keseluruhan +/- 195 sampai dengan 200 juta Ha. Keadaan demikian dapat menjadi suatu kekuatan dan kesempatan bagi perkembangan perekonomian kita, dan sebaliknya dapat menjadi kelemahan dan ancaman bagi perekonomian kita.

Kenyatan kedua adalah, bahwa Indonesia hanya mengenal 2 musim. Dengan kondisi iklim yang demikian itu menyebabkan beberapa produk hasil bumi dan industrimenjadi sangat spesifik sifatnya. Dengan demikian diperlukan usaha untuk memanfaatkan keunikan produk Indonesia tersebut untuk memenangkan persaingan di pasar local maupun dunia.

Kenyataan ketiga adalah, negara Indonesia kaya akan bahan tambang, dan seperti telah sejarah buktikan, salah satu jenis tambang kita, yakni minyak bumi pernah menjadikan negara Indonesia memperoleh dana pembangunan yang sangat besar, sehingga pada saat itu target pertumbuhan ekonomi kita ‘berani’ ditetapkan sebesar 7,5% (masa Repelita II).

Kenyataan keempat adalah,
bahwa wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis, terletak diantara dua benua dan dua samudra dengan segala perkembangannya.

B.      MATA PENCAHARIAN

Dari keseluruhan wilayah yang dimiliki Indonesia, dapat ditarik beberapa hal diantaranya bahwa:

·         Pertama, mata pencaharian penduduk Inonesia sebagian besar masih berada di sektor pertanian (agraris)

·         Kedua, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP (Gross Domestic Product) secara absolut masih dominan, namun jika dibanding denagan sektor-sektor diluar pertanian menampakkan adanya penurunan dalam presentase.

·         Yang perlu diwaspadai dalam sektor pertanian ini adalah, bahwa komoditi yang dihasilkan dari sektor ini relatif tidak memiliki nilai tambah yang tinggi, sehingga tidak dapat bersaing dengan-dengan komoditi yang dihasilkan sektor lain (industri misalnya).

C.      SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai salah satu negara yang masih berkembang, Indonesia memang menghadapi masalah sumber daya manusia, diantaranya:

·         Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi

·         Penyebaran yang kurang merata

·         Kurang seimbangnya struktur dan komposisi umur penduduk, yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk yang berusia muda serta mutu penduduk yang masih relatif rendah.

Untuk menghadapi masalah-masalah tersebut, adapun tindakan-tindakan yang dapat dan telah di lakukan pemerintah adalah:

·         Melaksanakan program keluarga berencana

·         Meningkatkan mutu sumber daya manusia (dengan pendidikan formal maupun informal) yang telah ada

Adapun sasaran kebijakan tenaga kerja di Indonesia meliputi hal-hal berikut:

·         Memperluas lapangan kerja untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran

·         Membina angkatan kerja baru yang memasuki pasar melalui latihan keterampilan untuk berusaha sendiri maupun untuk mengisi lapangan kerja yang tersedia.

·         Membina dan melindungi para pekerja melalui mekanisme hubungan kerja yang di jiwai oleh Pancasila dan UUD 1945(Hubungan Industriak Pancasila), memperbaiki kondisi-kondisi dan lingkungan kerja agar dehat dan aman serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

·         Meningkatkan peranan pasar kerja, agar penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja dapat meninjang kegiatan pembangunan.

·         Memperlambat lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatkan mutu tenaga kerja melalui usaha pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagau bagian dari perencanaan tenaga kerja terpadu.

D.      INVESTASI

Dalam kondisi tertentu masih sulit untuk untuk mengharapkan dana investasi dari masyarakat. Untuk itulah pemerintah memerlukan dana yang besardari selisih penerimaan dan pengeluaran/biaya rutin pemerintah. Namun sayangnya pemerintah tidak dapat terus menerus mengandalkan tabungan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan upaya-upaya tambahan guna membantu memenuhi kebutuhan dana investasi pembangunan. Upaya-upaya tersebut adalah:

·         Lebih mengembangkan ekspor komoditi non-migas

·         Mengusahakan adanya pinjaman luar negeri yang memiliki syarat lunak,serta menggunakannya untuk kegiatan investasi yang menganut prinsip prioritas.

·         Menciptakan iklim investasi yang menarik dan aman bagi para penanam modal asing

·         Lebih menggiatkan dan menyempurnakan sistem perpajakan dan perkreditan

Sumber: Perekonomian Indonedia, aris Budi Setyawan penerbit Universitas Gunadarma 1997